Keterangan Gambar : Kejari Lamteng Tahan 4 Tersangak Korupsi Pengerjaan Jalan Buyut Ilir-Tanggul Angin Kerugian Negara Rp6,74 M (mitra)
MITRA TV LAMPUNG.COM-
Gunungsugih.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah (Lamteng) menetapkan dan menahan empat tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Peningkatan Ruas Jalan Buyut Ilir - Tanggul Angin pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2025. Kerugian keuangan negara akibat perkara ini diperkirakan mencapai Rp6, 74 Miliar.
Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, Dr. Rita Susanti, S.H., M.H., menyampaikan bahwa proyek yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah tersebut memiliki pagu anggaran Rp15 miliar, dengan nilai kontrak Rp14.935.000.000,00. Pekerjaan itu dilaksanakan oleh CV Gema Nusantara melalui metode pengadaan e-purchasing.
"Berdasarkan hasil penyidikan, ditemukan indikasi penyimpangan pada tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan," ujar Rita dalam keterangan resminya, Jumat (20/11/26).

Pada tahap pengadaan, penyidik mendalami dugaan pengondisian pemilihan penyedia melalui mekanisme e-purchasing. Sementara pada tahap pelaksanaan, ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis dan volume pekerjaan dalam kontrak dengan kondisi fisik di lapangan.
Penyidikan kasus ini berjalan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejari Lampung Tengah Nomor PRIN-2789/L.8.15/Fd.2/09/2026 tertanggal 17 September 2026. Sepanjang proses berjalan, tim penyidik telah memeriksa 28 saksi dan ahli, serta menyita sejumlah dokumen terkait pengadaan dan pelaksanaan proyek.
Setelah mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, penyidik menetapkan empat tersangka pada 20 November 2026 melalui empat surat penetapan terpisah (TAP-5122 hingga TAP-5125/L.8.15/Fd.2/11/2026), yakni:
1. IH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
2. HTS, selaku Pelaksana Pekerjaan;
3. DEP, selaku pihak yang berperan dalam pengendalian pelaksanaan pekerjaan; dan
4. ES, selaku Konsultan Pengawas.
Keempatnya langsung ditahan berdasarkan Pasal 99 dan Pasal 100 UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Gunung Sugih.
"Kami berkomitmen menangani perkara ini secara profesional, cermat, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Setiap rupiah uang negara harus dipertanggungjawabkan dan pembangunan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Rita.
(aan putra)
Tulis Komentar