MITRA TV LAMPUNG. COM

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

“Nomor antrian seratus dua puluh, silakan ke loket tiga,” suara mesin memecah kesunyian ruang tunggu di sebuah Bank yang dingin oleh pendingin udara.

“Masih lama giliran kita,” gumam Pak Hasan sambil menatap kertas kecil di tangannya.

“Iya, nomor saya seratus tiga puluh dua,” jawab Pak Husen, tersenyum tipis. “Tapi begini juga enak, bisa duduk lama sambil mengamati.”

“Mengamati apa?” tanya Pak Hasan, sedikit heran.

“Ya, apa saja. Orang-orang datang dan pergi, wajah-wajah lelah, ada yang cemas, ada yang santai. Mirip seperti negeri ini, penuh cerita.”

Pak Hasan terkekeh pelan. “Kau ini masih saja suka berfilsafat, padahal kita cuma mau ambil uang pensiun.”

“Justru itu,” sahut Pak Husen. “Dulu kita kerja puluhan tahun, naik jabatan pelan-pelan, belajar dari bawah. Sekarang, lihat saja berita. Banyak orang duduk di kursi tinggi, tapi kelihatan seperti belum siap.”

“Ah, itu yang kau maksud kursi hadiah?” potong Pak Hasan.

“Iya. Dapat jabatan karena berjasa waktu kampanye. Bukan karena paham kerjaannya.”

Pak Hasan mengangguk, wajahnya berubah serius. “Makanya kadang kebijakan mereka aneh. Seperti orang salah masuk ruangan.”

“Atau seperti kita kalau disuruh tiba-tiba jadi kasir di sini,” tambah Pak Husen sambil tertawa kecil.

“Bisa kacau,” balas Pak Hasan. “Yang antri bisa makin panjang sampai jalan raya sana.”

“Begitulah kira-kira yang terjadi di luar sana,” ujar Pak Husen pelan. “Lucu sih kadang, tapi kalau dipikir-pikir, yang menunggu bukan cuma kita di bank ini, tapi satu negeri.”

Mereka terdiam sejenak, hanya suara nomor antrian yang kembali memanggil, seolah mengingatkan bahwa menunggu adalah bagian dari kenyataan.

Di banyak negeri yang mengaku menjunjung tinggi demokrasi, praktik pembagian jabatan sebagai balas jasa politik bukanlah rahasia lagi. Fenomena ini sering kali dibungkus dengan istilah yang terdengar halus, seolah bagian dari strategi atau kompromi politik yang wajar. Namun di balik itu, tersimpan persoalan mendasar tentang kualitas kepemimpinan dan arah tata kelola negara. Kursi kekuasaan yang seharusnya diisi oleh individu yang kompeten dan berintegritas, justru kerap menjadi “hadiah” bagi mereka yang setia mendukung selama masa kampanye.

Tidak dapat dipungkiri, dalam politik, loyalitas memiliki nilai. Dukungan yang diberikan pada saat-saat genting sering kali menjadi penentu kemenangan. Akan tetapi, ketika loyalitas dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan jabatan publik, maka kualitas menjadi taruhan. Jabatan yang seharusnya diemban dengan tanggung jawab besar berubah menjadi simbol balas budi. Di titik inilah masalah mulai muncul: ketika seseorang duduk di kursi yang tidak sesuai dengan kapasitasnya.

Kursi hadiah tidak selalu buruk. Dalam beberapa kasus, individu yang diberi kepercayaan justru mampu menunjukkan kinerja yang baik, bahkan melampaui ekspektasi. Mereka belajar cepat, beradaptasi, dan membuktikan bahwa kesempatan yang diberikan tidak sia-sia. Namun, kasus semacam ini tampaknya lebih merupakan pengecualian daripada kebiasaan. Yang lebih sering terjadi adalah sebaliknya: jabatan diisi oleh mereka yang tidak siap, tidak memahami bidangnya, dan akhirnya mengambil keputusan yang membingungkan.

Perilaku “aneh-aneh” yang muncul dari pejabat yang tidak kompeten sering kali menjadi bahan perbincangan publik. Kebijakan yang tidak masuk akal, pernyataan yang kontradiktif, hingga tindakan yang terkesan tidak profesional menjadi tontonan sehari-hari. Dalam beberapa kasus, situasi ini bahkan terasa menggelikan, seolah jabatan publik telah berubah menjadi panggung sandiwara. Namun di balik kelucuan yang tampak, ada konsekuensi serius yang harus ditanggung masyarakat.

Kebijakan yang lahir dari ketidaktahuan atau ketidakmampuan dapat berdampak luas. Program yang tidak tepat sasaran, penggunaan anggaran yang tidak efisien, hingga kegagalan dalam merespons krisis adalah beberapa contoh nyata. Rakyat, yang seharusnya menjadi penerima manfaat dari pemerintahan yang baik, justru menjadi korban dari eksperimen yang tidak direncanakan dengan matang. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menggerus kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Lebih jauh lagi, praktik kursi hadiah juga menciptakan budaya yang merusak. Ketika jabatan diberikan sebagai imbalan, maka pesan yang disampaikan adalah bahwa kompetensi bukanlah hal utama. Yang lebih penting adalah kedekatan, loyalitas, atau bahkan kemampuan untuk “bermain” dalam sistem. Budaya semacam ini dapat menurunkan motivasi individu-individu berkualitas untuk terlibat dalam pemerintahan, karena mereka merasa peluangnya tidak ditentukan oleh kemampuan, melainkan oleh koneksi.

Fenomena ini juga memperkuat lingkaran setan dalam politik. Mereka yang mendapatkan jabatan melalui cara seperti ini cenderung akan melakukan hal serupa ketika memiliki kesempatan. Mereka akan membalas dukungan dengan jabatan, menciptakan jaringan kepentingan yang semakin kompleks dan sulit diputus. Pada akhirnya, sistem menjadi semakin tertutup dan jauh dari prinsip meritokrasi.

Namun demikian, tidak semua harapan hilang. Kesadaran publik yang semakin meningkat dapat menjadi tekanan bagi para pengambil keputusan untuk lebih berhati-hati dalam menentukan pejabat. Media dan masyarakat sipil memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengkritisi kebijakan serta perilaku pejabat. Transparansi dan akuntabilitas harus terus didorong agar praktik-praktik yang merugikan dapat diminimalkan.

Pada akhirnya, kursi kekuasaan bukanlah sekadar simbol kemenangan politik, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Ketika kursi tersebut dijadikan hadiah tanpa mempertimbangkan kemampuan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi individu, tetapi juga masa depan bangsa. Fenomena pejabat yang bertingkah aneh dan menggelikan mungkin dapat menjadi bahan tawa sesaat, tetapi dampaknya jauh lebih serius daripada sekadar hiburan.

Salam Tawa dari Konoha