MITRA TV LAMPUNG.COM  -

Terbanggibesar. 

Sejumlah wali murid/wali siswa di Madrasyah Aliyah Negeri 1 Lampung Tengah (Dulu MAN 1 Poncowati) mengeluhkan biaya uang komite di sekolah itu.

Besarnya tarikan Komite di sekolah binaan kementrian agama tersebut, kelas X Rp3.650.000, persiswa, kelas XI Rp3.500.000, persiswa, dan kelas XII, sebesar Rp3.300.000, per siswa.  

"Pungutan itu memberatkan bagi kami, memang itu hasil rapat komite,  tapi saat rapat meski kami keberatan, suara kami tidak didengar oleh komite dan sekolah," ujar seorang wali murid, kepada media ini.

Menurut wali murid di MAN 1 Lampung Tengah, seharusnya sekolah dibawah Kemenag mengikuti sekolah-sekolah seperti Kemendikbud yang sudah menggratiskan semua bentuk tarikan sekolah, dengan alasan apapun.

"Tu sekolah Kemendikbud sudah gratis uang komite, ini di MAN masih ada tarikan komite. Bagaimana ini. Sekarang cari duit masih susah mas," tegas wali murid yang enggan namanya ditulis.

Seorang wali murid yang lain menyatakan, pihak sekolah terkadang mengaitkan pembayaran uang komite menjelang semester, sebagai syarat pengambilan nomor ujian dan pengambilan raport.

"Mau semester harus mencicil uang komite. Kalau gk nyicil gak dikasih nomor. Ya terpaksa kami cicil biar anak kami bisa ikut semester," ujar wali murid menegaskan.

Kepala staf Tata Usaha (TU) MAN 1 Lampung Tengah, Abdul Rahman.,S.Pd, mewakili kepala sekolah Wiratno.,S.Pd. M.Pd., saat dikonfirmasi mengatakan penentuan penarikan uang komite, sudah melalui kesepakatan rapat bersama wali siswa, komite dan pihak sekolah. 

Rapat kesepakatan  itu digelar tanggal 21 Agustus 2025. Hasilnya setiap siswa dikenakan uang komite kelas X Rp3.650.000, kelas XI Rp3.500.000, dan kelas XII Rp3.300.000.

"Belum ada instruksi dari Kemenag, untuk membebaskan uang komite. Kami tidak seperti Kemendikbud  SMA dan SMA mas yang sudah menggratiskan uang komite. Untuk jelasnya silahkan ketemu komite saja," ujar Abdul Rahman.

Menurut Abdul Rahman  pihak sekolah juga memberikan keringanan bagi siswa yang tidak mampu, dan mereka yang memperoleh PKH, atau KIP.

"Kami gratisankan yang dapat PKH dan KIP. Dan pengambilan nomor semester dan pengambilan raport tidak dipersulit," tegas Abdul Rahman. 

(aan/zen)