MITRA TV LAMPUNG.COM -

Gunungsugih. 

Anggota DPRD Lampung Tengah, Victorius Beny Wibisono menyoroti terkait dugaan adanya praktik pungli berkedok iuran renovasi Kantor UPTD Pendidikan di Kecamatan Way pengubuan.

Dirinya mengecam keras adanya dugaan praktik pungli yang dibebankan kepada guru bersertifikasi sebesar Rp200 ribu per guru.

"Jika itu benar, tentunya saya merasa sangat miris dan kecewa terkait persoalan itu. Apa lagi masih di wilayah tempat tinggal saya di Waypengubuan," ujarnya geram.

Sekretaris Komisi IV dari Fraksi Partai Gerindra ini mengaku akan segera berkordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Lampung Tengah, untuk menanyakan terkait hal tersebut.

"Yang pasti dalam waktu dekat akan saya panggil yang bersangkutan ke DPRD. Saya juga sudah komunikasi dengan Kabid Dikdas yang mengatakan secepatnya akan segera di panggil ke Dinas," tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah guru SDN bersertifikasi di Kecamatan Way Pengubuan Lampung Tengah, mengeluhkan iuaran renovasi Kantor UPTD pendidikan sebesar Rp200 ribu per guru.

Iuran yang diduga berbau Pungli itu disetor para guru melalui kepala sekolah masing-masing SD. Oleh kepala sekolah kemudian dana pungutan itu diserahkan kepada Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Way Pengubuan. 

Pada saat penyerahan uang awal Juli 2025, anehnya kepala sekolah tidak memberikan bukti setoran atau kwitansi pembayaran,  sehingga terkesan akal-akalan.

"Saya dan teman-teman mengeluh mas adanya potongan itu. Kalau memang untuk merehap Kantor UPTD ya mana RAB-nya dan mana panitianya," ujar seorang guru yang enggan namanya ditulis.

Menurut para  guru di Way Pengubuan umumnya mereka takut jika tidak membayar iuran yang tak berdasar itu.

Para guru minta Kepala sekolah dan K3S transparan dalam pengelolaan uang pungutan.

"Harus jelas perinciannya, dan ada kepanitiaan sehingga ada pertanggungjawaban nya. Jangan asal iuran " ujarnya.

(aan)