MITRA TV LAMPUNG. COM

Oleh: Sudjarwo

Guru Besar Universitas Malahayati

Ada masa ketika politik terasa seperti panggung yang tidak pernah selesai. Kamera menyala, pidato bergema, rombongan berjalan, dan setiap persoalan seolah membutuhkan satu adegan dramatis agar tampak bahwa negara sedang bekerja. Pemimpin turun ke lapangan, masuk ke tempat-tempat yang sulit dijangkau, tampil di depan kamera, lalu pulang membawa citra sebagai sosok yang dekat dengan rakyat. Namun ketika sorotan kamera padam, pertanyaan yang lebih penting justru tertinggal: apa yang benar-benar berubah?

Inilah kegelisahan yang semakin terasa dalam kehidupan bernegara hari ini. Rakyat tidak lagi cukup diyakinkan dengan gambar, gestur, atau pidato yang penuh optimisme. Mereka ingin melihat hasil yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, biaya pendidikan, pelayanan kesehatan, daya beli, serta keamanan ekonomi keluarga jauh lebih nyata daripada segala macam pertunjukan politik.

Persoalan menjadi semakin rumit ketika pergantian kekuasaan tidak otomatis menghadirkan perubahan mendasar. Pemimpin baru datang membawa janji tentang perbaikan, keberanian, efisiensi, dan masa depan yang lebih cerah. Podium menjadi tempat berbagai gebrakan diumumkan. Kata-kata seperti perubahan, percepatan, keberpihakan, dan kesejahteraan terus diulang. Namun masyarakat perlahan belajar membedakan antara suara yang keras dengan kebijakan yang benar-benar bekerja.

Janji kampanye memang mudah diucapkan ketika kekuasaan belum berada di tangan. Setelah kekuasaan diperoleh, realitas anggaran, kepentingan politik, birokrasi, dan tekanan ekonomi membuat banyak janji berubah bentuk. Sebagian dikurangi, sebagian ditunda, sebagian ditafsirkan ulang, dan sebagian lainnya seperti tidak pernah benar-benar ada. Pada titik inilah kekecewaan rakyat menemukan akarnya.

Lebih mengkhawatirkan adalah persoalan utang negara yang terus menjadi bagian dari perdebatan publik. Utang bukan semata-mata angka yang tercetak dalam laporan keuangan. Di balik angka tersebut terdapat kewajiban yang harus dikelola negara dari waktu ke waktu. Ketika utang digunakan secara produktif untuk membangun kapasitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, dan memperkuat fondasi masa depan, masyarakat masih dapat memahami alasannya. Tetapi ketika utang tumbuh sementara manfaat pembangunan tidak terasa merata, pertanyaan mengenai siapa yang sebenarnya menanggung bebannya menjadi semakin penting.

Rakyat biasa tidak memiliki ruang untuk memindahkan beban itu ke tempat lain. Ketika biaya hidup meningkat, mereka tidak bisa sekadar mencetak uang. Ketika penghasilan menurun, mereka tidak memiliki anggaran negara untuk menutup kekurangan. Ketika pajak dan berbagai pungutan terasa semakin berat, mereka hanya dapat mengurangi kebutuhan, menunda keinginan, atau mengambil utang pribadi. Di situlah ketimpangan pengalaman antara penguasa dan rakyat menjadi sangat terasa.

Politik pencitraan juga menjadi persoalan ketika penampilan lebih penting daripada substansi. Negara bukan panggung pertunjukan. Keberhasilan pemerintahan seharusnya tidak diukur dari seberapa sering pemimpinnya muncul di depan kamera atau seberapa keras pidatonya terdengar, melainkan dari seberapa jauh kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

Rakyat sebenarnya tidak menuntut kesempurnaan. Mereka memahami bahwa mengelola negara sebesar ini bukan pekerjaan mudah. Mereka juga memahami bahwa tidak semua janji dapat diwujudkan sekaligus. Yang mereka butuhkan adalah kejujuran. Jika keadaan sulit, katakan sulit. Jika anggaran terbatas, jelaskan keterbatasannya. Jika sebuah kebijakan membutuhkan pengorbanan, terangkan siapa yang menanggung pengorbanan tersebut dan untuk tujuan apa.

Masalah terbesar bukan ketika pemerintah menghadapi kesulitan, melainkan ketika kesulitan ditutupi oleh kemasan keberhasilan. Sebab rakyat pada akhirnya akan merasakan sendiri kenyataan yang sesungguhnya. Mereka membayar melalui pajak, harga barang, tenaga, waktu, dan masa depan anak-anak mereka.

Karena itu, demokrasi tidak boleh berhenti pada pergantian orang di kursi kekuasaan. Yang harus berubah adalah cara kekuasaan mempertanggungjawabkan dirinya kepada rakyat. Pemimpin boleh berganti, slogan boleh berganti, gaya komunikasi boleh berganti, tetapi beban rakyat jangan terus diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan berikutnya.

Negeri ini tidak kekurangan pidato. Negeri ini membutuhkan hasil. Tidak kekurangan pencitraan, tetapi membutuhkan kejujuran. Tidak kekurangan janji, tetapi membutuhkan keberanian untuk menepatinya. Sebab pada akhirnya, sejarah mungkin mencatat siapa yang pernah berdiri di podium, siapa yang paling sering tampil di hadapan kamera, dan siapa yang paling banyak mengucapkan kata perubahan. Namun rakyat akan mengingat sesuatu yang jauh lebih sederhana: apakah hidup mereka menjadi lebih ringan atau justru semakin berat.

Jika setiap pergantian kekuasaan hanya menghasilkan wajah baru dengan beban lama, maka rakyat akan terus menjadi pihak yang membayar tagihan dari keputusan yang tidak pernah mereka buat. Dan ketika penderitaan terus dianggap sebagai harga yang wajar untuk sebuah pemerintahan, pertanyaan paling mendasar pun layak diajukan: sampai kapan rakyat harus menjadi penanggung terakhir dari kegagalan politik?

Salam Waras