MITRA TV LAMPUNG. COM

Oleh: Majid Lintang 

Di Indonesia, ada dua hal yang paling cepat memancing debat nasional: harga cabai dan kalimat “tembak di tempat”.

Begitu Kapolda Lampung, Assegaf, mengeluarkan perintah tegas terhadap pelaku begal dan curanmor, publik langsung terbagi dua kubu seperti grup WhatsApp keluarga menjelang pemilu.

Satu kubu berkata, “Setuju! Penjahat jangan dikasih ampun!”

Kubu lain menjawab, “Hak asasi manusia harus dijunjung!”

Dan begitulah negeri ini bekerja: maling motor belum tentu tertangkap, tapi perdebatan sudah melaju 120 kilometer per jam.

Masalah begal memang bikin emosi rakyat gampang naik. Orang Indonesia itu sebenarnya sabar. Motor dicicil lima tahun pun masih kuat tersenyum. Tapi kalau motor hilang seminggu setelah angsuran cair, itu bukan lagi pencurian—itu serangan terhadap masa depan keluarga.

Karena di negeri ini, motor bukan sekadar kendaraan. Itu aset nasional tingkat RT.

Motor dipakai kerja, antar anak sekolah, jemput mertua, kadang dipakai juga buat kabur dari kenyataan hidup.

Maka ketika begal makin nekat, publik pun mudah mendukung tindakan keras. Terlebih kasus ini dipicu gugurnya Bripka Arya Sumpena saat menggagalkan aksi curanmor. Publik marah. Polisi marah. Bahkan mungkin tukang tambal ban ikut marah.

Lalu muncullah kalimat paling keras dalam kamus keamanan jalanan: “tembak di tempat.”

Kalimat ini punya efek psikologis luar biasa. Begitu diucapkan, maling motor mendadak merasa dengkulnya punya masa depan yang suram.

Namun kemudian Menteri HAM, Natalius Pigai, mengingatkan bahwa hak hidup tetap melekat pada siapa pun, termasuk pelaku kejahatan.

Dan di sinilah Indonesia kembali menjadi panggung debat paling ramai di Asia Tenggara.

Karena rakyat kecil kadang bingung. Di satu sisi mereka takut jadi korban begal. Di sisi lain mereka juga mendengar penjelasan soal HAM, hukum internasional, dan prinsip due process of law yang terdengar sangat akademis dan sangat cocok dijadikan bahan seminar hotel lengkap dengan snack pastel mini.

Sementara warga di kampung mungkin berpikir sederhana: “Motor saya jangan hilang, Pak. Itu saja dulu.”

Lalu muncullah dukungan dari politisi senior seperti Mukhlis Basri dan Alzier Dianis Thabranie yang merasa tindakan keras diperlukan demi efek jera.

Kalimat Mukhlis soal “dibolongi dengkulnya” bahkan terdengar seperti dialog film laga era VCD tahun 2004.

Dan memang begitulah Indonesia: urusan keamanan sering dibahas dengan nada antara serius dan sinetron aksi.

Yang lucu, negara ini sebenarnya sangat unik dalam menghadapi kriminalitas. Kalau maling sandal di masjid tertangkap, massa bisa berubah jadi pasukan Avengers lokal. Tapi kalau bicara soal sistem keamanan jangka panjang, semua mendadak jadi filsuf.

Padahal akar masalah begal tidak sesederhana peluru dan borgol. Ada pengangguran, narkoba, ekonomi, pendidikan, jaringan penadah, sampai pasar motor bodong yang hidup subur seperti rumput musim hujan.

Namun tentu saja membahas akar masalah tidak secepat membahas tembak-menembak. Televisi lebih suka suara sirene daripada diskusi kebijakan sosial.

Akhirnya publik pun terjebak dalam dua pilihan ekstrem: antara dianggap terlalu lembek pada penjahat atau terlalu keras pada HAM.

Padahal tugas negara mestinya bukan memilih salah satu. Negara seharusnya mampu membuat rakyat aman tanpa kehilangan kemanusiaan.

Karena kalau semua masalah diselesaikan dengan peluru, lama-lama yang paling sibuk di negeri ini bukan hakim—melainkan tukang buat garis polisi.***